Pasa masa sekarang ini peraturan dan dasar hukum mengenai perusahaan Negara adalah Undang-undang No.19 Tahun 2003, sedangkan landasan hukum mengenai BUMN telah tercantum dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 pasal 1, yang berbunyi: “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari …
NOMOR 19 TAHUN 2013. TENTANG Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 - Pusat Data … Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 BADAN USAHA MILIK NEGARA. Ditetapkan 19 Juni 2003 Berlaku 19 Juni 2003 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum Hanya untuk Pelanggan Bahasa :Indonesia. Dokumen; Download PDF. Notifikasi Adblocker. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 | JDIH ... Undang-Undang 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN … NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 19. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan uu 20 2003 - Gadjah Mada University UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN … NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 19 (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh UU_no_19_th_2003.pdf - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … View UU_no_19_th_2003.pdf from FEB 123 at Sebelas Maret University. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN uu no 9 th 2004 - KEMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
Undang - undang Nomor 19 Tahun 2003.pdf UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN 2003 …
